Bagaimana cara kerja platform Open Forest Protocol? Platform ini akan memeriksa ulang data
pemantauan
yang direkam di lapangan menggunakan aplikasi seluler dengan data dari
satelit
,
IoT
,
drone
, dan teknologi AI yang dikonfirmasi oleh 'validator' seperti lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, universitas, lembaga pembangunan, dan LSM lingkungan. Jika sebuah proyek hutan dinilai berhasil, maka perusahaan atau organisasi yang menjalankannya akan memiliki bukti yang memungkinkan mereka untuk mengakses pendanaan karbon. OFP menggunakan blockchain untuk mencatat semua data dan transaksi pada sebuah buku besar yang didistribusikan secara terbuka, dan mereka yang berada di balik proyek ini menganggap hal ini sebagai inti dari tujuan mereka untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih transparan, terstandardisasi, dan terdesentralisasi dari proyek-proyek kehutanan dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Mengingat bahwa pendanaan karbon dan pendanaan untuk proyek-proyek kehutanan merupakan kunci dari hasil yang dinyatakan dalam OFP, tampaknya penting untuk mempertimbangkan peran modal dalam menyusun bagaimana proyek-proyek kehutanan dikembangkan dan divalidasi. Kepentingan, insentif, dan nilai implisit apa yang bekerja tidak hanya dalam proyek-proyek kehutanan, tetapi juga lembaga-lembaga yang memvalidasi, dan bagaimana hal ini membentuk proyek yang berhasil? Seperti yang disarankan oleh buku catatan lain, ada juga pertanyaan yang mungkin kita tanyakan tentang penggunaan blockchain dan mata uang kripto dalam pengelolaan hutan, misalnya dalam hal konsumsi
energi
, dan dalam hal gagasan nilai yang direproduksi dan ditransformasikan. OFP dibangun di atas blockchain NEAR, yang diklaim lebih hemat energi dibandingkan teknologi serupa lainnya dan netral karbon dengan mengimbangi emisi CO2 yang dihasilkan melalui penanaman pohon di Kolombia, Zimbabwe, dan Amerika Serikat.
Platform yang muncul seperti OFP menghasilkan cara-cara baru untuk memahami dan memvalidasi lingkungan hutan. Platform ini memobilisasi hubungan antara aktor swasta, negara, dan lokal, praktik penggantian kerugian, dan langkah-langkah validasi yang berupaya membangun transparansi melalui data dan transaksi sumber terbuka, tetapi juga tetap terjerat dalam struktur politik dan ekonomi yang ada dalam menghitung nilai hutan.